uu no 2 tahun 2011. Melaksanakan Amanat Peraturan : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. uu no 2 tahun 2011

1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. b. 2 TAHUN 2011 . bahwa negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Komisi III: 39 RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. Uu no 2_2011 - Download as a PDF or view online for free. Keputusan itu ditempuh setelah 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. analisis dan evaluasi perasuransian (asuransi syariah) uu no. Permukiman jo. UU No. 4 Tahun 1996. 6801 jdih. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ; b. 2 Tahun 2008 dengan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini Menurut Pasal 1 UU No 2 Tahun 2011, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, Pertama: Bagaimana efektifitas pasal. UMUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU tersebut membahas terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU No. setneg. Judul. 1 tahun 2006). d. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar. DPR mengesahkan UU No. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Selain itu Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Pasal 1 ayat (2) UU No. NO. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. UMUM. 1. com. Jayapura, Senin 2 Oktober 2023 INFO HUMAS PAPUA _ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Anthonius M Ayorbaba Resmi. Tipe Dokumen. /pusatdata/detail/v2/lt550b9df27e838/undang-undang-nomor-2-tahun-2011/document Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. Undang-undang (UU) No. 2011 ,LL SETNEG :12 HLM. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019. 10 Tahun 2004 Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang. Namun, Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik justru menyebut dalam hal penyelesaian perselisihan seperti dimaksud. Mengubah : UU No. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang Data primer diambil langsung dari Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, naskah UU No. 15 No. METADATA PERATURAN. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola. Berlaku: 15 Januari 2011. Sebagai contoh, kami mengacu pada pengujian beberapa pasal dalam Undang. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. 29, TLN NO. Intelijen Negara - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hubungan Antar Peraturan. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado No. 17 Tahun 2011 Intelijen Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Latar Belakang. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH. DIVERSI 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 (UU/2008/2) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. UU NO. 74, LN. 19, LN. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa. 1. 31 Th. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pada Desember 2021 lalu, Presiden dan DPR menyepakati 40 RUU yang masuk menjadi prioritas legislasi 2022. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. PUTUSAN Nomor 36/PUU-X/2012 (a) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 17 Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, h. . Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. Dicabut sebagian dengan : UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. pdf . Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik danGolongan Karya dinyatakan tidak berlaku lagi. -. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14. setneg. Judul. Presentase UU No. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: Penulis mengkaji dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang permasalahan pengelolaan anggaran dana partai politik. KOMI. I. 12 Tahun 2011. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. Penjelasan mengenai dasar. misalnya mengenai. Peraturan Mahkamah Agung NO. 15 Tahun 2019 dan UU No. 1. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian. 2011/NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012. PETUGAS KEMASYARAKATAN 4. . UU & Peraturan; 6. 700 Perda. -. 2014/No. ABSTRAK PERATURAN. Uji Materiil Pasal 2 angka 1 UU No. Phone: +62 21 - 2270 -. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LN. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 16 Tahun 2000; UU No. Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara. Undang- . Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 2011. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, TambahanPengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 48Pasal 7 UU No. 2017, No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Naskah UU No. UU No. No. Hal ini dapat kita. 2 Tahun 2008. 2 Tahun 2008, Naskah UU No. 2011/No. Masyarakat akan menjadi bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 56 D. Undang-undang (UU) tentang Transfer Dana . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. a). Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2 TAHUN 2011 . No. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2011 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Agustus 2011 Tanggal Pengundangan 12 Agustus 2011 Tanggal Berlaku. PENANGANAN FAKIR MISKIN 4. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Download: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 PDF. 4 No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RepublikKeputusan KPU Keputusan Sekretaris Jenderal. 2011, No. Lampiran file: 1127 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, penjelasan hlm 5 sd 10, lampiran hlm 11 sd 1127) Tutup. Undang-Undang . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. 2011/ No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah; 2. Tipe Dokumen. UU No. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dengan Peraturan Presiden. pp nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 6. a). Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain: a. Bagian Kedua Kewenangan Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah Pusat Pasal 5 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) No. Emon. Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun. - 2 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank. Undang-undang (UU) No. 2 TAHUN 2011 . 23 Mar 2011. NO. Makasih ya postingannya ngebantu aku. Tipe Dokumen.